Direktur CV Gandaria Jaya Minta Polda Lampung Lakukan Audit Terhadap Pelaksanaan Pokja ULP Lampura

0
327

Lintasmerahputih.com (Lampung Utara) – Direktur CV Gandaria Jaya Ifranto, meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH ), baik itu dilinkup Polres Lampung Utara (Lampura), hingga APH Polda Lampung untuk melakukan Audit terhadap seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang telah dimenangkan ataupun yang hingga kini sedang dalam peroses tender ulang oleh Kelompok Kerja  (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pengadaan barang dan jasa Kabupaten setempat beberapa waktu lalu.

Pasalnya menurut dia, dalam pelaksanaan  lelang tersebut tentunya melalui proses sanggahan dari pihak Pokja yang disampaikan kepada pihak PT ataupun CV yang mengajukan penawaran terhadap pekerjaan barang dan jasa yang telah ditayangkan oleh pihak ULP Lampura.

“Mengapa saya meminta  kepada APH untuk lakukan audit terhadap semua pekerjaan barang dan jasa baik yang telah dimenangkan ataupun yang akan dilakukan tender ulang oleh Pokja ULP daerah setempat, itu dikarenakan ada dugaan pelanggaran seperti mengangkangi Peraturan Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Republik indonesia yang melalui surat edaran Nomor 22/SE/M/2020, tentang persyaratan pemilihan dan evaluasi dokumen penawaran pengadaan jasa konstruksi  sesuai peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia,” ujarnya seraya menyatakan bahwasanya pihak Pokja ULP Lampura, dalam kenyataannya melaksanakan kegiatan dimaksud masih mengacu pada permen, Nomor 21/PRT/M/2019, yang mana diduga tidak berlaku lagi.

“Sudah sangat jelas disini adanya kejanggalan-kejanggalan terhadap pelaksaan lelang barang dan jasa yang dilakukan oleh Pokja ULP daerah setempat dalam menetapkan baik itu PT maupun CV yang menjadi pemenang tender dari pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2021 di Kabupaten Lampura,” tegasnya saat ditemui dikediamannya, Kamis (19/08/2021).

Bahkan, tambah Ifranto, dalam pelaksanaan tender barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP Kabupaen Lampura, disinyalir kuat dugaan kolusi dalam kegiatan dimaksud. Sebab terhadap beberapa ada sejumlah pekerjaan yang telah ditayangkan oleh pihak pokja ULP untuk dilakukannya penawaran secara online dari sejumlah Dinas dan Instansi dan telah diikuti sejumlah perusahaan baik PT hingga CV hingga kini pihak Pokja ULP Lampura, belum menentukan siapa pemenang tender terhadap Pekerjaan dimaksud bahkan telah satu kali pengunduran pelaksanaan tender dengan alasan mengacu pada Permen Nomor 21/PRT/M/2019, yang mana diduga tidak berlaku lagi.

“Ini jelas alasan yang tidak masuk akal. Masak pelaksanaan tender terhadap pekerjaan proyek pengadaan barang dan jasa bisa diulang dengan dasar yang sudah tidak berlaku. Ini tentunya menimbulkan tanda tanya besar, sebab dalam penawaran itu CV saya menjadi urutan nomor satu dan semestinya sah secara hukum untuk mengikuti tahapan selanjutnya seperti pembuktian berkas dan lainnya, namun sayang  hingga informasi yang saya dapatkan tender dibatalkan dan akan diulang kembali karena tidak sesuai dengan Permen yang jelas tidak berlaku lagi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur CV Gandaria Jaya Ifranto, akibat merasa keberatan dengan adanya balasan sanggahan Kelompok kerja (POKJA) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), yang dikirimkan melalui via email perusahaan tersebut, diduga kangkangi permen PUPR, surat edaran Nomor 22/SE/M/2020, tentang persyaratan pemilihan dan evaluasi dokumen penawaran pengadaan jasa konstruksi  sesuai peraturan Mentri PUPR nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia  tentang dokumen pengadaan Pokja ULP Lampura, tetap mengacu Pada Permen  PUPR, Nomor 21/PRT/M/2019, yang mana diduga tidak berlaku lagi, Sabtu (31/07/2021) lalu.

Merasa dirugikan, maka Ifranto yang merasa keberatan mendatangi bagian barang dan jasa (BARJAS) Lampura, pada senin 02 agustus 2021 lalu, dan selanjutnya berkas tertulis yang diterima olehnya telah ditembuskan kepada  Inspektorat, Bupati hingga pihak APH yangyang berada dilampura.

“Namun sayangnya, meskipun surat tertulis yang saya buat terkait adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pokja ULP Lampura, itu telah saya layangkan kepada pihak berwenang yang ada di Kabupaten setempat, hingga kini belum ada kejelasan seakan-akan Mandek,”ujarnya.

(Edwardo)

LEAVE A REPLY