Lintasmerahputih.com, (Pesisir Selatan-Sumbar) — Masalah aksi illegal logging merupakan salah satu persoalan yang rumit dihadapi terutama dalam upaya untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan yang dapat mendukung keseimbangan ekosistem. Juga berdampak kepada kehidupan masyarakat dan ekosistem habitat flora dan fauna yang ada di kawasan hutan.
Yang lebih ironis lagi sebab kasus pembalakan liar yang berdampak buruk pada terjadinya erosi dan banjir yang menimbulkan banyak korban sudah menjadi suatu persoalan global yang dapat ditemui di berbagai belahan dunia.
Selain itu aksi pembalakan liar juga dinilai sangat berpotensi menimbulkan kerugian baik itu materil maupun formil.
Mensikapi illegal logging, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ( KPHP) Pessel Syamsul Bahri dihubungi media, Minggu (30/1/22). Mengapresiasi apa yang telah dilakukan pihak Kodim 0311/ Pessel. Dalam mendukung pemberantasan ilegal logging di Pessel.
” Kita dari UPTD KPHP Pessel mendukung penuh. Kita juga siap bersama stake holder melaksanakan patroli pengamanan hutan,” kata nya.
Menindak lanjuti dugaan adanya aksi ilegal logging di Nagari Mandeh, Kecamatab Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan secara kewenangan bukan berada di wilayah KPHP Pessel, terkait itu kita telah berkoordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Bukit Barisan.
Lebih lanjut Syamsul menjelaskan jika untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, khususnya kayu tidak ada di Pessel. Sementara untuk izin Hasil Bukan Kayu ( HBK) baru ada satu usaha di Silaut. Dan itupun hanya pengelolaan karet.
Untuk itu dalam realitasnya perlu dukungan bersama dalam pentingnya menjaga kelestarian hutan dengan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dampak dari illegal logging ini cukup besar, karena menyangkut keselamatan nyawa orang lain serta kerusakan harta benda. (Rio/RMA)
